Di berbagai toko emas dan pegadaian banyak orang tua yang menjual perhiasan kesayangannya atau menggadaikan benda-benda berharga untuk mendapatkan uang. Untuk apa? Tentu saja untuk kebutuhan putra-putrinya guna melanjutkan sekolah. Ada yang masuk SD, masuk SMP, SMU, dan perguruan tinggi. Semuanya butuh dana besar.
Meskipun pemerintah sudah menegaskan tidak ada kutipan apa pun juga dalam proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun ajaran 2007/2008, namun pernyataan tersebut tidak banyak yang meyakini kebenarannya. Kalaupun benar, paling hanya pada proses seleksi menggunakan nilai murni yang terdapat dalam NEM. NEM tertinggi diterima sampai batas kuota murid, misalnya 200 orang yang diterima sesuai kelas/bangku kosong. Murid ke-201 berarti tidak diterima.
Yang membuat pusing bahkan meningkat menjadi stres orang tua/wali murid adalah banyaknya kutipan liar atau setengah liar. Dari proses mendapatkan NEM perlu uang, untuk fotocopy perlu uang, untuk membuat berkas ke sekolah lanjutan, beli map, pasphoto dll perlu uang. Pokoknya semua memakai uang dan uang. Itu di sekolah negeri, sedangkan di sekolah swasta jauh lebih besar, karena ada uang pembangunan, pendaftaran dll. Namun untuk sekolah swasta tergantung masyarakat karena banyak pilihannya. Sekolah berkualitas biasanya biayanya lebih besar ketimbang sekolah-sekolah yang kualitasnya rendahan. Jadi, orang tua murid harus pintar-pintar memilih sekolah swasta. Pilih yang tingkat kelulusannya 100 persen, seperti SMP Eria dll.
Hemat kita, wajar kalau orang tua murid mengejar sekolah-sekolah negeri yang katanya tidak mengutip bayaran, meskipun faktanya uang yang harus dikeluarkan orang tua murid (bisa-bisa) jauh lebih besar ketimbang memasukkan anaknya ke sekolah swasta. Sebab, namanya saja di sekolah negeri bebas kutipan, karena gurunya digaji pemerintah, tetapi setelah masuk di sekolah negeri, ironisnya ada sekolah mewajibkan muridnya membayar uang BP3 yang besarnya melebihi uang sekolah di swasta. Belum lagi kutipan lain, uang buku, seragam dll. Hitung-hitung pengeluaran orang tua/wali di sekolah negeri jauh lebih besar ketimbang sekolah swasta. Padahal, proses belajar-mengajarnya tidak lebih baik. Sering guru negeri tidak masuk, disiplinnya rendah karena guru negeri tak bisa atau sulit dipecat.
Memang setiap PSB orang tua murid dibuat sibuk. Setiap orang tua ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang berkualitas, namun biayanya juga tidak sedikit. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah pusat/daerah dan lembaga serta elemen masyarakat hendaknya benar-benar mengawal jalannya PSB. Jangan sampai pihak sekolah seenaknya melakukan kutipan, apalagi di sekolah negeri. Sebab, sekolah negeri merupakan tanggungan pemerintah. Apalagi dewasa ini anggaran pendidikan sudah ditingkatkan. Kalau masih banyak kutipan bagaimana mungkin bisa Wajar (wajib belajar) sembilan atau 12 tahun.
Kita harapkan, kasus-kasus yang terjadi di berbagai sekolah negeri, baik SMPN dan SMAN tidak terulang lagi. Tahun lalu ada sekolah yang terpaksa mengembalikan uang kutipannya yang besarnya lebih Rp500 ribu per murid (uang partisipasi). Ada pula kutipan lain, misalnya membangun lokal baru, dan jenis-jenis kutipan lainnya. Setelah diterima pun bakal muncul kutipan lainnya, terutama menetapkan uang BP3 yang biasanya alot. Pada mulanya orang tua murid dilibatkan dan biasanya tidak ada keputusan. Pada pertemuan kedua juga tidak ada putusan. Sebab, orang tua murid ingin bebas dari BP3 atau kalaupun ada kecil, tidak sampai Rp25 ribu. Karena terus-menerus “deadlock” pada pertemuan berikutnya orang tua murid malas datang rapat, akhirnya dibuat pernyataan bagi yang tidak datang berarti setuju dengan putusan yang diambil rapat. Trik seperti ini harus diantisipasi.
Mudah-mudahan dalam PSB tahun ajaran baru ini dapat berjalan lancar. Kita yakin hal itu bisa terwujud jika pihak sekolah mengamankan dan melancarkan proses PSB sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat dan diedarkan pemerintah pusat dan daerah. Kalau Diknas tegas, Pemkot dan Pemkab tegas maka pihak sekolah tidak akan berani macam-macam, tetapi kalau Diknasnya tidak tegas, apalagi ikut “ambil bagian” dalam PSB maka yang terjadi adalah masyarakat akan dirugikan. Kutipan sulit diberantas dan korbannya ya masyarakat. Saatnya semua sekolah negeri melarang pungutan apa pun dalam proses PSB. Yang namanya gratis berarti tidak ada kutipan dalam bentuk apa pun juga. Yang melakukan pelanggaran harus ditindak tegas. Jadi, PSB harus transparan. Pihak sekolah harus terbuka, berapa kapasitas atau daya tampung. Jauhkan KKN agar orang tua murid tidak stres!
TAG :
Repotnya Tahun Ajaran Baru! , dia bakal masuk SMA. Kelas baru. Baju seragam baru. Repotnya-tahun-ajaran-baru Tahun Ajaran Baru Sama Pembengkakan Biaya Bagi para orang tua siswa, tahun ajaran baru merupakan pembengkakan biaya baru yang tidak bisa di tawar-tawar lagi. Tahun Ajaran Baru Bikin Orang Tua Murid Stres. Mudah-mudahan dalam PSB tahun ajaran baru ini dapat berjalan lancar.
Memasuki Tahun Ajaran Baru, Permintaan Seragam Sekolah Meningkat Kebingungan menyediakan uang saat menghadapi tahun ajaran baru
.:Web Seputar Kabupaten Cianjur:. 
Leave a comment