Bupati Cianjur Membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan

29 03 2007

Arah kebijakan pembangunan kita harus tetap fleksible dan dapat meningkatkan hubungan kerjasama pembangunan dengan pemerintah pusat, propinsi serta kerjasama antar daerah dengan kabupaten yang berbatasan dalam rangka sinergi kebijakan dan keserasian program.

Hal tersebut dikemukakan Bupati Cianjur Drs.H.Tjetjep Muchtar Soleh,MM ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kabupaten Cianjur, senin (26/3) di hotel Cianjur, dihadiri kepala Badan Koordinasi Wilayah Bogor,Kepala Bappeda Propinsi Jawa Barat, unsur Muspida, para pejabat sipil,TNI dan Polri serta sejumlah undangan lainnya.
Read the rest of this entry »

Advertisements




Fotografi Kabupaten Cianjur

18 01 2007

peta_cianjur.gifLuas Wilayah
3.501,48 km²

Letak Geografis
106°25′ – 107°25′ Bujur Timur dan 6°21′ – 7°32′ Lintang Selatan

Batas Wilayah
Utara: Kabupaten Bogor dan Purwakarta
Selatan: Samudera Indonesia
Barat: Kabupaten Sukabumi
Timur: Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut

General Information
Wilayah Kabupaten Cianjur terbagi dengan ciri fotografi sebagian besar berupa daerah pegunungan, berbukit-bukit dan sebagian merupakan dataran rendah, dengan ketinggian 0 sampai dengan 2.962 meter diatas permukaan laut (Puncak Gunung Gede) dengan kemiringan antara 1% sampai dengan 40%, yaitu wilayah Cianjur Selatan antara 15%%o sampai 40% dan wilayah Cianjur Utara 1% sampai dengan 15%.

Jumlah Penduduk
1.946.405 orang, yang terdiri dari laki-laki sebesar 983.762 jiwa dan 962.643 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata penduduk 561 jiwa per km2. (Sensus Penduduk 2000)

Jumlah Kecamatan
26 kecamatan

Sarana Pendidikan
Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 85 , 1.245 buah SD yang terdiri dari 1.233 SD Negeri dengan jumlah murid 239.825 murid dan 12 SD Swasta, SLTP sebanyak 87 buah dengan 37.862 siswa, SLTA sebanyak 41 buah dengan 19.911 siswa. Sedangkan MI sebanyak 229 buah dengan 24.927 siswa. MTs berjumlah 67 buah dengan 992 siswa, dan Aliyah 17 buah sekolah dengan 3.691 siswa.

Jumlah Luas dan Jumlah Peduduk

Kecamatan

Luas (Km²)

Jumlah Penduduk

Kepadatan

Agrabinta

284,77

66.883

235

Sidangbarang

167,95

45.828

273

Cidaun

279,44

56.376

202

Naringgul

243,77

41.381

170

Cibinong

243,53

53.674

220

Cikadu

172,89

31.229

181

Tanggeung

120,62

57.584

477

Kadupandak

147,76

76.247

516

Pagelaran

229,08

81.865

357

Sukanagara

164,84

43.47

264

Tokakak

135,56

47.285

349

Campaka

142,63

62.292

437

Campakamulya

59,95

22.161

370

Cibeber

130,90

106.234

812

Warungkondang

92,72

101.94

1.099

Cilaku

55,26

81.108

1.468

Sukaluyu

45,25

61.857

1.367

Bojongpicung

123,52

95.278

771

Ciranjang

37,52

78.526

2.093

Mande

73,33

58.929

804

Karangtengah

45,82

122.413

2.672

Cianjur

24,47

141.343

5.776

Cugenang

70,00

86.894

1.241

Pacet

92,82

171.817

1.851

Sukaresmi

116,38

71.012

610

Cikalongkulon

166,34

82.77

498

Total

3.467,12

1.946.405

561

Sumber: BPS 2002

Tag : Kabupaten cianjur, tentang cianjur, seputar cianjur, sejarah cianjur, topologi kabupaten cianjur, demografi kabupaten cianjur, iklim kabupaten cianjur





Lelang di Dinkes Cianjur diselidiki

3 10 2006

“Lelang di Dinkes Cianjur diselidiki”. Proses lelang pengadaan barang dan jasa di Dinkes Kab. Cianjur, Jabar senilai Rp. 14 miliar diselidiki Kejaksaan Negeri setempat hari ini (2/10), karena diduga ada penyimpangan. Proses lelang di Dinkes Cianjur tersebut meliputi 5 proyek APBN senilai Rp. 14 miliar, yakni pengadaan obat, alat kesehatan, puskesmas keliling, serta sarana lift untuk RS Cimacan. Sementara Wakil Kepala Dinkes Cianjur Dedih Rudiana mengatakan proses lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Adanya keterlibatan anggota DPR hanya rumor. (Hr. Media Indonesia 2/10/06)





Daerah jangan tilep anggaran kesehatan

12 04 2006

Manajemen

“Daerah jangan tilep anggaran kesehatan”. Menkes Siti Fadilah Supari menyatakan koordinasi antara Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten/kota, Direktur RSUD serta Unit Pelayanan Teknis di seluruh Indonesia perlu dijaga untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan pemanfaatan anggaran kesehatan yang maksimal. Ada tiga hal penting dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Pertama, pelaksanaan program Askeskin. Program ini harus diupayakan berjalan baik dan tidak bermasalah. Kedua, pendapatan RSUD diharapkan tidak lagi dijadikan sebagai pendapatan asli daerah. Ketiga, seluruh pekerja sektor kesehatan diharapkan bisa bekerjasama melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. (Hr. Rakyat Merdeka 1/10/06)

“Depkes upayakan pemerataan dokter spesialis di daerah”. Keberadaan dokter spesialis di kabupaten-kabupaten masih sangat kurang bahkan masih banyak daerah yang belum memiliki dokter spesialis. Menurut Menkes Siti Fadilah Supari, untuk dapat menarik minat dokter-dokter spesialis dan agar mereka betah bekerja di Kabupaten/kota diperlukan insentif memadai. Depkes juga akan membantu dalam pemerataan ketersediaan dokter spesialis tersebut.Menkes juga mengatakan jika ada dokter spesialis yang bersedia bekerja di daerah terpencil, maka diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai negeri. (Hr. Pelita 2/10/06)

Bawasda juga ‘sunat’ bantuan Puskesmas”. Dinas Kesehatan Kab Purwakarta diminta pegawai Puskesmas menjelaskan potongan pajak. Karena setiap bantuan yang disalurkan kepada UPTD Puskesmas dipotong 11,5 persen pajak, 10 persen kas Dinkes dan 3,5 persen Bawasda. Seorang petugas puskesmas mencontohkan ditempatnya bekerja memperoleh bantuan PSG Rp. 41 juta per triwulan. Namun dana tersebut tidak diterima semuanya karena dipotong untuk pajak, kas dinas dan jatah Bawasda. Demikian pula dengan Askeskin diajukan puskesmas kepada Dinkes. Namun pada kenyataannya dana tidak diterima sesuai pengajuan karena dipotong pajak, kas Dinkes dan jatah Bawasda. Potongan yang dilakukan Dinkes membuat setiap puskesmas kesulitan menjalankan program kegiatannya. (Hr. Terbit 29/9/06)
Read the rest of this entry »





Pesona Curug Citambur

1 04 2006

curug citambur cianjur selatanCURUG Citambur, sebuah air terjun yang ketinggiannya kira-kira 100 meter di Desa Karang Jaya, Kec. Pagelaran, Cianjur Selatan. Airnya sangat dingin dan tak ada yang berani bermandi di air jatuhannya. Dipastikan badan akan terasa sakit sekali bila tertimpa air jatuhan karena volumenya cukup besar, jauh lebih besar dan tinggi dari Curug Cimahi di daerah Cisarua, Kab. Bandung.

Air terjun yang lokasinya selatan Ciwidey, Kab. Bandung, yang jaraknya kira-kira 40 km itu, berpanorama indah. Sekitar curug selalu diliputi kabut tipis dan suara air jatuhannya begitu keras dan sesekali diselingi suara burung kutilang, seakan memperkaya simfoni suara alam kawasan itu.

Berada di sana serasa di alam yang masih “perawan”, belum banyak disentuh tangan manusia. Objek wisata itu masih eksotis. Ada dua versi, kenapa curug itu bernama Citambur. Dargana, Ketua Badan Pertimbangan Desa (BPD) Desa Karang Jaya menjelaskan, kata orang tua dulu, setiap air terjun yang jatuh ke kolam berbunyi “bergedebum” seperti tambur.

Saat itu, mungkin volume air terjun jauh lebih besar dari sekarang dan kolamnya cukup luas sehingga menimbulkan bunyi seperti alat musik tabuh yang dipukul setiap air menimpa kolam. Seiring menyusutnya volume air, bunyi itu tak terdengar lagi.
Read the rest of this entry »





PUBLIC EXPENDITURE REVIEW SUKABUMI

7 12 2005

KOTA SUKABUMI : This report is one of three regional reports – from North Sumatra, West Java and West Nusa Tenggara – which examine regional management of public resources in a decentralized Indonesia. This report focuses on the West Java city (kota ) of Sukabumi (as distinct from the kabupaten, or district of Sukabumi). The data was gathered from numerous sources, but the bulk of the information was obtained through a series of interviews conducted periodically over several months in Kota Sukabumi with civil servants, parliamentarians, representatives of civil society, the private sector, and
citizens. Preliminary observations on the sectoral analysis and governance issues were
discussed in an open workshop held in Kota Sukabumi on January 25, 2001.

Overall, the leadership in Kota Sukabumi has been remarkably successful in grasping the
opportunities presented by decentralization, and the introduction of a number of
innovations in planning, budgeting and service delivery promises to deliver better results
to its citizens. Nevertheless, the region faces a number of decentralization-related
difficulties, including a shortage in funds for the development budget, grappling with
health and environmental issues that require broader regional cooperation to solve,
building capacity in nearly every part of government to deal effectively with problems for
which they are now responsible, and adjusting underlying incentive structures to ensure
that existing reforms are sustained and enhanced.

Read the rest of this entry »