Cianjur : bkspjabodetabekjur

1 09 2006

Dalam upaya meningkatkan keserasian dan keterpaduan pembangunan serta pemecahan masalah bersama di wilayah JABOTABEK, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sepakat untuk mengembangkan kerjasama dan membentuk suatu wadah kerjasama.

Dengan mengacu pada Rencana Induk DKI Jakarta tahun 1965-1985, dimana salah satu pasalnya menyebutkan pengembangan pembangunan yang ada di wilayah DKI Jakarta juga diarahkan ke wilayah BOTABEK dan perlunya kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974, jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1975 tentang Perubahan Batas Wilayah DKI Jakarta. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang 16 Desa dari Provinsi Jawa Barat masuk menjadi wilayah Provinsi DKI Jakarta dan 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Benda masuk ke wilayah Kota Tangerang.

Penyelesaian lebih lanjut dan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974 ini diselesaikan oleh Tim Pelaksana Penetapan Batas-batas Wilayah DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1975. Mengingat kerjasama antara Provinsi DKI Jakarta dengan Jawa Barat dianggap telah mendesak untuk dilaksanakan, maka dengan Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat   I   Jawa   Barat  Nomor 6375/A-1/1975 dan 2450/A/K/BKD/75 dibentuk Badan Persiapan Daerah untuk Pengembangan Metropolitan JABOTABEK. Untuk melaksanakan kerjasama dimaksud maka keluarlah Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1/DP/040/PD/76 dan 3 Tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Pembangunan JABOTABEKK dan Peraturan Bersama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D.IV-320/d/II/76 dan 197.Pem.121/SK/76 tentang Kerjasama Dalam  Rangka Pembangunan Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (JABOTABEK) yang disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Pem. 10/34/16-282 tanggal 26 Agustus 1976.

Badan ini diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibantu Kelompok Pembantu Pimpinan dan Sekretariat Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Selanjutnya status Badan yang dibentuk oleh Keputusan Bersama ditingkatkan dengan Peraturan Bersama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Propinsi Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor 5 Tahun 1990 dan 2 Tahun 1990 tentang  Perubahan   Pertama  Peraturan Bersama Propinsi  Daerah  Tingkat  I  Jawa  Barat  dan  Daerah Ibukota  Jakarta Nomor 1/DP/040/PD/76 dan 3 Tahun 1976 yang disyahkan  dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1991 tertanggal 13 Nopember 1991 yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan atas dasar hal wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II serta urusan yang tumbuh dan berkembang di JABOTABEK.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan status kelembagaan dan memberikan eselonering untuk menjamin pengembangan karier bagi pejabat dan staf yang ada di dalamnya, dengan Peraturan Bersama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 dan 7 Tahun 1994, telah    ditetapkan   Organisasi   dan    Tata   Kerja   Badan   Kerjasama   Pembangunan JABOTABEK, yang disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 1994.

Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan ini berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1994 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Kerjasama Pembangunan JABOTABEK. Yang memiliki tugas pokok menyusun dan menetapkan rancangan kebijaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerjasama pembangunan di wilayah JABOTABEK

Organisasi Badan terdiri dari Forum Kerjasama dan Sekretariat.

Forum terdiri dari :

a. Ketua, yaitu Gubernur Kepala Daerah,
b. Sekretaris, yaitu Sekretaris Wilayah,
c. Wakil Sekretaris, yaitu Ketua BAPEDA,
d. Anggota terdiri dari :
– Walikotamadya Jakarta Timur
– Walikotamadya Jakarta Barat
– Walikotamadya Jakarta Pusat
– Walikotamadya Jakarta Selatan
– Walikotamadya Jakarta Utara
– Walikotamadya KDH TK. II Bogor
– Bupati KDH TK. II Bogor
– Walikotamadya KDH TK. II Tangerang
– Bupati KDH TK. II Tangerang
– Bupati KDH TK. II Bekasi Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan diberikan Eselonering IIIA. Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Forum.

Tugas pokok Sekretariat adalah menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rancangan meliputi koordinasi analisis perencanaan, analisis pelaksanaan, analisis evaluasi penyusunan program dan laporan serta memberikan layanan teknis administratif kepada Forum Kerjasama. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, maka Kotamadya DT. II Depok yang semula merupakan bagian dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta menjadi bagian dalam kerjasama regional ini. Selanjutnya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 87, pada Rapat Kerja Forum Badan Kerjasama Pembangunan JABOTABEK yang diselenggarakan pada tanggal 2 Maret 2000, ditandatangani Kesepakatan Bersama Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Walikota Depok tentang Tindak Lanjut dan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kabupaten Bekasi, pemerintah Kota Bekasi (JABOTABEK) dan Pemerintah Kota Depok. Setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kerjasama, Sekretariat BKSP JABOTABEK bersama-sama dengan unsur terkait dari Provinsi dan Kabupaten / Kota yang bekerja sama membahas upaya peningkatan lembaga kerjasama ini, mengingat permasalahan di JABODETABEK sudah sangat kompleks. Maka disepakatilah bahwa Eselonering Sekretariat BKSP JABOTABEK perlu ditingkatkan mengingat Dinas/Instansi yang dikoordinasikan memiliki eselon yang lebih tinggi. Dengan terbentuknya Provinsi Banten berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 dan posisi strategis Kabupaten Cianjur pada kawasan penanganan tata ruang, konservasi dan penyeimbang pembangunan di daerah Puncak sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional, dipandang perlu untuk mengikutsertakan Provinsi Banten dan Kabupaten Cianjur. Keikutsertaaan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam Badan Kerjasama dituangkan dalam Keputusan Bupati Cianjur Nomor 065/Kep.296-Pem/2002 tentang Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Badan Kerjasama Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK). Maka disusun rancangan Keputusan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kerjasama Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (JABODETABEKJUR) di mana dalam rancangan tersebut Badan sebagai wadah kerjasama antar Daerah, merupakan lembaga koordinasi yang mewakili kepentingan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Forum dan disetarakan dengan Eselon II b. Sebagai payung dalam pelaksanaan kerjasama antar Daerah JABODETABEKJUR maka pada tanggal 16 Juni 2005 yang difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri telah ditandatangani Kesepakatan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi Dan Bupati Cianjur tentang Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi Dan Kabupaten Cianjur, salah satu isi di dalamnya menegaskan untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur dengan ruang lingkup kerjasama meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang saling keterkaitan, saling mempengaruhi dan saling ketergantungan yang memberi manfaat kepada kesejahteraan masyarakat antara lain mengenai keselarasan, keserasian dan keseimbangan di dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan dasar Kesepakatan Bersama tanggal 16 Juni 2005 tersebut, kemudian disusun draft Peraturan Bersama tentang peningkatan Badan Kerjasama Pembangunan JABOTABEK. Dengan beberapa kali pertemuan dengan Instansi Pusat dan Daerah terkait maka disepakatilah draft akhir yaitu Peraturan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tentang Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Dan Kabupaten Cianjur, yang kemudian ditandatangani pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Forum I pada tanggal 14 September 2006 di Hotel Horison Bandung.


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: